Pengertian Dan Peran Indonesia Dalam Sebuah Lembaga Internasional Beserta Penjelasannya Secara Lengkap

Lembaga Internasional ialah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat internasional dengan suka rela demi menciptakan keamanan bersama dalam tata hubungan internasional. Organisasi inernasional memiliki pengertian secara umum yakni organisasi dari beberapa negara yang berperan sebagai subyek hukum internasional dan memiliki kapasitas dalam membentuk perjanjian internasional. Kemudian adapula peran serta Indonesia dalam lembaga internasional. Lembaga internasional tersebut seperti KAA, ASEAN, PBB dan lain lain. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam lembaga Internasional. Untuk lebih jelasnya dapat anda simak di bawah ini.

Peran Indonesia Dalam Lembaga Internasional Beserta Penjelasannya

Negara Indonesia termasuk kedalam bagian masyarakat dunia. Maka dari itu Indonesia juga memiliki peran dalam lembaga Internasional secara aktif. Lembaga internasional ialah organisasi tetap yang dibentuk atas dasar persetujuan, tujuan dan kriteria tertentu. Di bawah ini terdapat peran Indonesia dalam lembaga Internasional beserta penjelasannya.

Konferensi Asia Afrika atau KAA

Peran Indonesia dalam lembaga Internasional yang pertama ditujukan untuk organisasi Konferensi Asia Afrika atau KAA. Negara negara yang berada di benua Asia dan Afrika mempunyai kesamaan dalam hal latarbelakang sejarah yakni sama sama pernah menjadi negara terjajah. Hal tersebut merupakan asal mula terciptanya gagasan untuk menyatukan negara negara di Asia dan Afrika. Gagasan ini disampaikan oleh Mr. Ali Sastroamidjojo pada tahun 1954 ketika Konferensi Pancanegara di Kolombo. Negara negara yang berperan dalam Konferensi Pancanegara seperti Pakistan, Indonesia, Sri Lanka, India dan Myanmar.

Pelaksanaan KAA (Konferensi Asia Afrika)

Peran Indonesia dalam lembaga Internasional bermula ketika pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Pertama kali KAA di selenggarakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955. Pada saat itu terdapat 29 negara yang hadir dalam konferensi. Konferensi dibuka oleh Presiden Soekarno. Konferensi tersebut memilih Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo sebagai ketua sidang dan Roeslan Abdoelgani sebagai Sekjen. Konferensi Asia Afrika berlangsung dalam waktu satu minggu dengan menghasilkan sepuluh prinsip yang disebut Dasasila Bandung. Berikut isi dari Dasasila Bandung yaitu :

Menghormati integritas teritorial serta kedaulatan bagi seluruh bangsa.
Menghormati asas asas, hak dasar manusia dan tujuan yang terdapat dalam Piagam PBB.
Mengakui adanya persamaan bangsa beserta suku bangsanya, baik dalam skala besar ataupun kecil.
Tidak ikut campur dengan urusan urusan negara lain seperti urusan dalam negeri
Menghormati hak yang dimiliki setiap negara seperti mempertahankan diri agar tetap kolektif dan mandiri.
Tidak membuat tekanan dengan negara lain.
Tidak melakukan kekerasan, tindakan ataupun ancaman agresi dalam kemerdekaan politik dan intergritas teritorial dalam suatu negara.
Menyelesaikan seluruh masalah Internasional melalui jalan damai. Misalnya arbitrase, perundingan, penyelesaian hukum, persetujuan dan sebagainya.
Meningkatkan kerjasama dan kepentingan bersama.
Menghormati kewajiban dan hukum Internasional.

Namun organisasi Konferensi Asia Afrika berakhir pada periode pertama. Saat itulah beberapa negara yang tergabung dengn KAA harus mempertahankan negaranya sendiri untuk memperoleh kedudukan dan kemerdekaan yang berdaulat penuh. Peran Indonesia dalam lembaga Internasional tidak terhenti begitu saja. Organisasi KAA memiliki pengaruh yang besar dalam dunia internasional maupun pembentukan organisasi baru yang diberi nama Gerakan Non Blok.

Kemudian pada tahun 1965 akan diselenggarakan kembali KAA ke 2 yang bertempat di Algiers, Aljazair. Namun penyelenggaraan tersebut gagal karena terdapat konflik politik di negara Aljabar. Kegagalan tersebut menimbulkan kekecewaan besar bagi Indonesia. Pada akhirnya terdapat peran Indonesia dalam lembaga Internasional yang meliputi penyelenggaraan peringatan sepuluh tahun untuk KAA I yang dikenal dengan nama Dasawarsa KAA. Penyelenggaraan ini juga dimeriahkan oleh pergelaran budaya Asia Affrika yang bertempat di Jakarta. Dasawarsa KAA diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan semangat Spirit Bandung (hasil KAA I) dan meningkatkan rasa solidaritas antara negara negara Asia maupaun Afrika.

Peran Indonesia Dalam Konferensi Asia Afrika

Peran Indonesia dalam lembaga Internasional seperti KAA ialah ketika pembentukan Dasasila Bandung. Dasasila Bandung tersebut telah menciptakan Semangat Bandung atau Spirit Bandung yang memiliki pengaruh besar bagi negara Indonesia. Bangsa indonesia mampu untuk menyelenggarakan konferensi pada tingkat Internasional walaupuan termasuk negara muda. Hal ini membuat Indonesia semakin berkembang dan naik derajat. Dalam organisasi KAA, Indonesia bertugas sebagai penyelenggara sekaligus sebagai pemrakarsa. Tidak hanya itu saja, jabatan vital yang terdapat di organisasi KAA juga dipegang oleh putra putra bangsa kita. Contohnya ketua sidang dipegang oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan sekjen KAA dipegang oleh Roeslan Abdoelgani.

Gerakan Non Blok atau GNB

Selanjutnya terdapat peran Indonesia dalam lembaga Internasional pada organisasi Gerakan Non Blok (GNB). Pembentukan Gerakan Non Blok didasarkan pada perselisihan antara dua blok yakni Blok Timur dan Blok Barat. Perselisihan antara kedua blok ini mengakibatkan perang dingin diantara keduanya. Setiap blok berusaha untuk menarik dukungan negara lain. Gerakan Non Blok ini dibentuk dengan alasan agar negara negara berkembang tidak terpengaruh oleh Blok Timur maupun Blok Barat.

Perkembangan Gerakan Non Blok

Pembentukan Gerakan Non Blok bermula saat penyelenggaraan KAA pada tahun 1955 yang bertempat di Bandung. Disaat yang sama pula terdapat peran Indonesia dalam lembaga Internasional. Hasil penyelenggaraan KAA yang tercantum dalam Dasasila Bandung mengemukakan bahwa semua negara harus bekerja sama, hidup berdampingan dengan damai, dan memperoleh kemerdekaan serta perdamaian demi keuntungan bersama. Hasil KAA itulah yang mempelopori terbentuknya organisasi Gerakan Non Blok pada tangga 1 September 1962. Gerakan ini didukung oleh pemimpin negera yang telah merdeka seperti Presiden Kwame Nkrumah (Ghana), Presiden Ir. Soekarno (Indonesia), Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir), Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru (India), dan Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia). Gerakan Non Blok (GNB) memiliki tujuan yaitu :

Menumbuhkan rasa solidaritas antar negara anggota. Dengan cara yaitu mendukung perjuangan negara berkembang agar dapat memperoleh kemakmuran, persamaan dan kemerdekaan.
Ikut berperan aktif dalam menghentikan ketegangan dunia karena perselisihan antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat dalam perang dingin.
Mencegah pengaruh negatif dari Blok Timur maupun Blok Barat.

Gerakan Non Blok akan terus berjalan walaupun perselisihan antara Blok Timur dengan Blok Barat telah berakhir. Begitu pula peran Indonesia dalam lembaga Internasional juga tidak akan berakhir. Organisasi GNB terbentuk atas semangat dan keinginan untuk menegakkan perdamaian dan mencegah peperangan. Meskipun perang dingin telah berakhir, namun konflik dan perang bersenjata antar negara masih bermunculan. Pada era perang dingin sering muncul ketegangan yang disebabkan oleh perselisihan ideologi. Ketika itulah dunia dilanda oleh masalah tatanan dunia dan kesenjangan ekonomi yang tidak adil. Tetapi negara yang tergabung dalam GNB berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Peran Indonesia Dalam Gerakan Non Blok

Peran Indonesia dalam lembaga Internasional seperti GNB bepedoman pada politik bebas dan aktif. Maka dari itu negara Indonesia berusaha untuk menunjukkan perannya dalam Gerakan Non Blok. Berikut beberapa peran Indonesia dalam Gerakan Non Blok (GNB) :

Indonesia bertugas sebagai negara pemrakarsa.
Indonesia bertugas sebagai negara pengundang Konferensi Tingkat Tinggi pada GNB pertama.
Pada tahun 1992-1995 pernah dijadikan sebagai ketua Gerakan Non Blok. Hal itu dikarenakan Indonesia pernah menjadi tuan rumah saat penyelenggaraan KTT X GNB yang bertempat di Jakarta. Dalam KTT X tersebut dihadiri oleh 106 negara. Selain itu Indonesia juga berperan dalam memecahkan masalah dunia yang berpedoman pada perdamaian dunia, memperjuangkan tata ekonomi dunia dan memperjuangkan HAM yang berpedoman pada asas keadilan. GNB dipandang sebagai tempat negara berkembang untuk menggapai cita citanya. Peran serta Indonesia tersebut juga diwujudkan dalam kiprahnya yang tergabung dengan GNB.

Association of South East Asian Nations atau ASEAN

Selanjutnya terdapat peran Indonesia dalam lembaga Internasional pada organisasi ASEAN. Pada tahun 1966 telah berakhirnya konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Saat itu pula Filipina juga meredakan tuntutannya kepada wilayah Sabah. Sejak saat itu pula terbentuklah organisasi regional yang mencakup negara negara di Asia Tenggara. Pembentukan tersebut didasarkan pada persamaan masalah dan kepentingan negara negara di Asia Tenggara.

Perkembangan ASEAN

ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 dan ditandatangani oleh Deklarasi Bangkok. Dalam Deklarasi Bangkok tersebut mencakup tanda tangan dari beberapa negara yang meliputi S. Rajaratnam (Menteri Luar Negeri Singapura), Thanat Khoman (Menteri Luar Negeri Thailand), Adam Malik (Menteri Luar Negeri Indonesia), Narcisco Ramos (Menteri Luar Negeri Filipina), (Pejabat Perdana Menteri Malaysia), dan Tun Abdul Razak. Dalam organisasi ini peran Indonesia dalam lembaga Internasional tidak ketinggalan.

Peran Indonesia dalam lembaga Internasional tidak terhenti begitu saja. Anggota ASEAN terus bertambah seperti pada tanggal 8 Januari 1984 Brunei Darussalam ikut bergabung dan pada tanggal 28 Juli 1995 negara Vietnam juga bergabung dengan organisasi ini. Setelah itu pada tanggal 23 Juli 1997, anggota ASEAN bertambah dengan masuknya negara Myanmar dan Laos. Pada tanggal 30 April 1999 disusul negara Kamboja untuk bergabung dengan ASEAN. Organisasi ini menunjuk Timor Leste sebagai pemerhati atau observer. Namun status yang diberikan kepada Timor Leste menuai banyak protes dari beberapa negara yang tergabung dalam ASEAN. Organisasi ASEAN dibentuk dengan tujuan yaitu :

Membangkitan pertumbuhan sosial, kebudayaan dan ekonomi dalam negara negara Asia Tenggara.
Memajukan keamanan regional dan stabilitas negara serta mematuhi prinsip yang terdapat dalam Piagam PBB.
Menjaga kerja sama yang terjadi dalam beberapa negara, baik dalam bidang internasional maupun organisasi regional.

Peran Indonesia Dalam ASEAN

Peran Indonesia dalam lembaga Internasional seperti ASEAN selalu ditunjukan ketika awal pembentukan organisasi tersebut. Indonesia memiliki keyakinan bahwa negara negara di Asia Tenggara dapat berkembang menjadi negara yang berkekuatan regional, kuat, dan mandiri. Berikut peran Indonesia dalam organisasi ASEAN yaitu :

Sebagai penyelenggara KTT I dan KTT IX yang bertempat di Bali.
Bertugas sebagai negara yang memrakarsai terbentuknya organisasi ASEAN.
Memiliki kedudukan sebagai sekretariat tetap yang bertempat di Jakarta.
Berperan serta dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antar bangsa dan negara.
Mendukung terjadinya kesepakatan Asia dalam mewujudkan kawasan yang Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN), atau damai, bebas dan netral.
Sebagai penyelenggara Jakarta Informal Meeting (JIM) dalam meredakan konflik yang terjadi di wilayah Kamboja.

Asia Pasific Economic Cooperation atau APEC

Selanjutnya terdapat peran Indonesia dalam lembaga Internasional pada organisasi APEC. APEC atau Asia Pasific Economic Cooperation merupakan kerjasama yang terjadi antara beberapa negara di kawasan Asia Pasifik. APEC diikuti oleh negara berkembang dan maju sehingga mempunyai jangkauan yang luas.

Perkembangan APEC

Peran Indonesia dalam lembaga Internasional juga mencakup organisasi APEC. APEC didirikan di Canberra pada bulan November 1989 dan diprakarsai oleh Perdana Menteri Bob Hawke (Australia). APEC didirikan oleh 12 negara yakni Singapura, Republik Korea, Indonesia, Amerika Serikat, Thailand, Brunei Darussalam, Malaysia, Kanada, Jepang, Filipina, Selandia Baru, dan Australia. Kemudian terdapat anggota baru APEC pada tahun 1991 yaitu Hongkong dan Cina. APEC menerima Papua New Guenia dan Meksiko sebagai anggota baru pada tahun 1993. Lalu pada tahun 1994 Cile juga diterima dan tahun 1998 APEC menerima Vietnam, Peru dan Rusia sebagai anggot baru.

Sebelumnya APEC didirikan sebagai organisasi non kelembagaan karna sebelumnya terdapat organisasi ASEAN yang berfungsi sebagai organisasi regional di negara Asia Tenggara. Namun peran Indonesia dalam lembaga Internasional ini tetap berlangsung. Pada saat itu APEC digunakan sebagai forum konsultasi dan komunikasi atas kehendak anggota ASEAN. Namun seiring kemajuan jaman, negara Australia dan Amerika Serikat menginginkan APEC ikut berperan aktif. Keinginan tersebut disepakati oleh negara negara anggota yang tergabung dalam APEC. Pada tahun 1992 diadakan pertemuan APEC ke 4 yang bertempat di Thailand. Dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan dalam pembentukan sekretariat APEC yang dipegang oleh negara Singapura. Berikut tujuan pembentukan APEC yang meliputi :

Sebagai wadah usaha negara maju dalam membantu negara negara yang sedang berkembang.
Memajukan investasi dan perdagangan antar anggota APEC.
Melaksanakan kebijakan ekonomi yang sehat dalam taraf inflasi rendah.
Mengatasi dan mengurangi sengketa ekonomi dalam perdagangan.

Peran Indonesia Dalam APEC

Peran Indonesia dalam lembaga Internasional seperti APEC dilakukan saat dibentuknya organisasi ini pada tahun 1989. Forum kerjasama ekonomi tersebut menghasilkan keuntungan nyata bagi negara Indonesia. Hal ini dikarenakan mitra dagang utama untuk negara Indonesia termasuk kedalam anggota APEC. Indonesia memiliki jumlah impor 63,6% dan jumlah ekspor 61% dari total impor dan ekspornya. Kemudian terdapat sumber invensatsi asing sebesar 50% dari kerjasama antara Indonesia dengan negara yang tegabung dalam organisasi APEC.

Peran Indonesia dalam lembaga Internasional ini sangat menguntungkan. Selain itu, pada taggal 5 November 1994 Indonesia menjadi ketua APEC karena menjadi tuan rumah dalam pertemuan APEC yang bertempat di Bogor. Pada saat yang bersamaan, Indonesia juga dijadikan sebagai ketua Gerakan Non Blok. Hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam organisasi internasional maupun organisasi regional. Peran Indonesia dalam APEC tersebut yaitu berperan aktif dalam mewujudkan ketertiban dunia dalam forum konsultasi APEC yang adil, bebas, dan jujur, serta membantu memajukan bangsa tanpa membeda bedakannya.

Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB

Selanjutnya terdapat peran Indonesia dalam lembaga Internasional pada organisasi PBB. PBB atau Perserikatan Bangsa Bangsa ialah organisasi Internasional yang beranggotakan negara negara dunia. Pembentukan PBB bertujuan sebagai fasilitas hukum internasional, lembaga ekonomi, perlindungan sosial dan keamanan internasional.

Perkembangan PBB

Peran Indonesia dalam lembaga Internasional bermula pada tanggal 24 Oktober 1945 yaitu ketika dibentuknya organisasi PBB di San Francisco. PBB didirikan setelah pelaksanaan Konferensi Dumbarton Oaks yang bertempat di Washington. Pada tanggal 10 Januari 1946, dilaksanakan sidang umum PBB yang pertama di Church House, London. Dalam sidang tersebut terdapat 51 negara yang hadir. Kemudian mulai bermunculan organisasi yang mirip dengan PBB pada tahun 1919-1946. Organisasi tersebut dikenal dengan nama Liga Bangsa-Bangsa. Jumlah anggota dari PBB terus bertambah dari tahun 1945 sampai 2007 yang berjumlah 192 negara. Sekarang Sekretaris Jenderal PBB dipegang oleh Ban Ki-Moon (Korea Selatan). Beliau menjabat sebagai sekretaris jenderal PBB tanggal 1 Januari 2007. PBB mempunyai 6 organ utama yaitu :

Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.
Mahkamah Internasional.
Dewan Perwalian PBB.
Sidang Umum PBB.
Sekretariat PBB.
Dewan Keamanan PBB.

Peran Indonesia Dalam PBB

Peran Indonesia dalam lembaga Internasional seperti PBB cukup besar. Hal ini karena Indonesia tergabung dalam beberapa lembaga PBB seperti ILO (Organisasi Buruh Internasional), FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian), dan ECOSOC (Dewan Ekonomi dan Sosial). Bahkan Indonesia juga terlibat secara langsung dalam pasukan perdamaian atas naungan PBB. Dalam misi perdamaian tersebut, Indonesia mengirimkan Pasukan Garuda menuju negara negara yang memiliki konflik. Selain itu negara Indonesia juga diberikan tugas sebagai anggota tidak tetap dalam Dewan Keamanan PBB pada tahun 2007 sampai 2009. Pemilihan Indonesia tersebut dilakukan dengan pemungutan suara oleh Majelis Umum. Indonesia memiliki jumlah suara 158 dari 192 negara yang mempunyai hak pilih. Indonesia telah tercatat sebanyak tiga kali sebagai anggota Dewan Keamanan PBB yaitu pada tahun 1974–1975, 1995–1996, dan 2007-2009.