Peranan pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan

Untuk mengatasi permasalahan Ketenagakerjaan di Indonesia, pemerintah sendiri telah melakukan langkah langkah diantaranya sebagai berikut:

1. Program Keluarga Berencana (KB)
Melalui program Keluarga Berencana pemerintah telah berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk, walaupun dalam pelaksanaannya pada saat ini masih terasa kurang maksimal. Hal ini perlu dukungan dan seluruh rakyat Indonesia dalam mendukung program KB tersebut.

2. Program transmigrasi
Dengan tujuan melakukan pemerataan dalam bidang pembangunan di Indonesia, pemerintah melaksanakan program transmigrasi terutama memindahkan penduduk pulau Jawa ke provinsi lain di Indonesia yang wilayahnya masih kurang penduduk, antara lain ke provinsi Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

3. Program wajib belajar 9 tahun
Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun, program ini salah satunya menekankan bahwa setiap anak yang telah lulus sekolah dasar wajib melanjutkan pendidikannya minimal sampai lulus jenjang sekolah menengah pertama atau SMP.

4. Menambah lapangan pekerjaan
Pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri yang bersifat pada karya baik melalui penanaman modal dalam negeri ataupun penanaman modal asing sehingga banyak angkatan kerja yang terserap dengan harapan dapat mengurangi jumlah pengangguran. Bahkan pemerintah telah berhasil mengurangi pengangguran dengan cara mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke berbagai negara, di antara lain Singapura, Malaysia, Korea Selatan dan Arab Saudi.

5. Pemberdayaan Balai Latihan Kerja secara optimal
Pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja yang ada di provinsi membentuk Balai Latihan Kerja dalam meningkatkan kualitas angkatan kerja dari segi penguasaan keterampilan tambahan sehingga mereka siap memasuki dunia kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

6. Bursa Tenaga Kerja
Pemerintah membantu masyarakat yang telah memasuki usia kerja dalam memberikan informasi atau menghubungkan pencari kerja dengan para pemberi kerja melalui Bursa Tenaga Kerja yang dilakukan melalui dinas tenaga kerja di masing-masing kabupaten atau kota.

7. Mengalahkan fungsi perbankan sebagai lembaga keuangan
Pemerintah memudahkan persyaratan kredit bank bagi koperasi, usaha kecil dan menengah yang salah satunya melalui program dana bergulir.

8. Melakukan pembinaan dalam mengembangkan usaha
Melalui Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah kabupaten kota memberikan penyuluhan membantu dan membina dalam pengelolaan usaha kecil menengah dan koperasi di seluruh Indonesia.